Kebebasan pers di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi identik dengan kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers.

Kebebasan pers bukan berarti pers bisa sewenang-wenang dalam menyampaikan informasi. Namun kebebasan pers lebih berorientasi pada kebebasan pers, yang berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial.

Informasi atau berita yang diterbitkan oleh pers dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan secara langsung dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat.

Oleh karena itu, pers harus bertanggung jawab kepada publik atas berita yang dimuatnya. Selain itu, pers yang bebas adalah pers yang tidak melanggar hukum hak asasi manusia.

Sebagai pendukung sistem demokrasi, Indonesia wajib menjunjung tinggi kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan cerminan dari sistem demokrasi yang ideal.

Baca juga: Peran Pers dalam Negara Demokrasi

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Dikutip dari buku Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi (2012) karya Henry Subiakto dan Rachmah Ida

, disebutkan bahwa kebebasan pers akan melahirkan pemerintahan yang cerdas, bersih, dan bijaksana.

Karena melalui kebebasan pers, publik dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah sehingga muncul mekanisme kontrol, kontrol atas kekuasaan dan masyarakat itu sendiri.

Kebebasan pers dalam negara demokrasi diperlukan agar pers dapat menjalankan fungsinya sebagai otoritas pengawas negara, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Secara umum, kebebasan pers bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Kebebasan pers memungkinkan pers menyampaikan berbagai informasi untuk memberdayakan masyarakat dan mendukungnya untuk berperan dalam demokrasi.

Baca juga: Peran Penegakan Hukum Di Indonesia
Dasar kebebasan pers di Indonesia

Kebebasan pers di Indonesia sendiri diatur dengan undang-undang. Ada dua undang-undang yang mengatur kebebasan pers, yaitu:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pelarangan atau pembatasan penyiaran.

Penjelasan pasal tersebut menunjukkan bahwa kebebasan pers adalah hak asasi warga negara. Artinya, tidak ada yang bisa mengganggu kerja pers, bahkan jika itu adalah pemerintah.

Namun, kebebasan pers tidak dibatasi. Kebebasan pers masih dibatasi agar tidak melanggar peraturan HAM. Kebebasan pers di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan etika jurnalistik.

Baca juga: Peran Pers dalam Perjuangan Pergerakan Nasional

Dalam buku Jurnalisme Kontemporer (2017) karya Septiawan Santana, etika jurnalistik adalah seperangkat prinsip moral. Etika jurnalistik mencerminkan aturan yang harus dipatuhi oleh semua insan pers.

Etika jurnalistik yang mengatur kegiatan pers di Indonesia disebut dengan Kode Etik Jurnalistik. Semua perwakilan pers harus mematuhi pedoman Kode Etik Jurnalistik untuk mencapai cita-cita kebebasan pers.

Kebebasan pers yang ideal adalah yang tidak melanggar kepentingan umum dan tidak melanggar hak asasi warga negara.

LIHAT JUGA :

indonesiahm2021.id
unesa.id
unimedia.ac.id
politeknikimigrasi.ac.id
stikessarimulia.ac.id
ptsemenkupang.co.id