Hubungan antara hukum komersial dan hukum perdata

Hubungan antara hukum komersial dan hukum perdata

1. Hubungan antara hukum perdata dan hukum komersial

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur perilaku orang-orang yang berpartisipasi dalam negosiasi untuk mendapatkan keuntungan. atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum di antara mereka di sektor komersial.

Hukum perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara satu orang dan orang lain dengan berfokus pada kepentingan orang.

Hukum perdata adalah hukum umum (lex generalis) dan hukum komersial adalah hukum khusus (lex specialis). Mengetahui sifat kedua kelompok hukum, hubungan tersebut dapat disimpulkan sebagai lex specialis derogat lex generalis, dalam arti bahwa hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum umum. Pepatah ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 buku hukum komersial yang pada dasarnya menyatakan bahwa: “Buku kode sipil sejauh buku hukum komersial tidak secara khusus membuat penyimpangan, juga berlaku untuk hal-hal yang disebutkan dalam kode hukum komersial .

Hubungan antara KUHP dan KUHPerdata sangat dekat, hal ini dapat dipahami karena pada awalnya kedua undang-undang tersebut terkandung dalam kodefikasi. Pemisahan keduanya disebabkan hanya oleh perkembangan hukum komersial itu sendiri dalam regulasi hubungan internasional dalam hal perdagangan.

Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata atau, dengan kata lain, hukum dagang adalah perpanjangan dari hukum perdata. Untuk alasan ini, prinsip-prinsip Lex Specialis dan Lex Generalis terjadi, yang berarti bahwa ketentuan atau undang-undang khusus mungkin berlaku atas ketentuan atau hukum umum. Hukum perdata (KUHS) juga dapat digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan KUHDagang asalkan KUHD tidak secara spesifik mengaturnya.

2. Ketika validitas hukum komersial di Indonesia

Sebelum 1938 hukum perdagangan hanya mengikat bagi para pedagang yang berdagang, tetapi sejak 1938 gagasan perdagangan telah berubah menjadi masyarakat yang maknanya lebih luas sehingga berlaku bagi semua pengusaha (perusahaan). Hukum komersial di Indonesia berasal dari:
Hukum tertulis dikodifikasi
KUHD
Hukum pidana

Perkembangan hukum komersial sebenarnya telah dimulai sejak abad Eropa (1000/1500) yang terjadi di negara-negara dan kota-kota di Eropa, dan pada waktu itu kota-kota di Italia dan Prancis selatan dilahirkan sebagai pusat komersial, tetapi hukum Romawi gagal menyelesaikan masalah. – Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan perdagangan, maka mereka membuat undang-undang baru yang berdiri sendiri pada abad ke 16 dan 17, yang disebut oleh hukum operator khususnya mengatur dunia perdagangan dan hukum ini adalah unifikasi. KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi 30 April 1847, yang mulai berlaku pada 1 Mei 1848. KUHD Indonesia hanya merupakan turunan dari “Wetboek Koophandel” dari Belanda, yang dibangun berdasarkan prinsip kerjasama perilaku (pasal 131. ADALAH).

Pada tahun 1906 buku III KUHD Indonesia digantikan oleh peraturan kebangkrutan yang hanya tinggal di luar KUHD. Maka dari tahun 1906 Indonesia hanya memiliki 2 buku KUHD, yaitu Buku I dan Buku I (C.S.T. Kansil, 1985: 14). Karena prinsip konkordansi, pada 1 Mei 1948 di Indonesia ia berasal dari hukum pidana. KUHS Indonesia berasal dari KUHS Belanda pada 31 Desember 1830.

3. Hubungan dengan majikan dan bantuan untuk pengusaha

Pengusaha (pemilik perusahaan) yang mengundang pihak lain untuk mengelola aktivitas mereka bersama, atau perusahaan yang dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang, dalam istilah komersial disebut sebagai bentuk kerjasama. Untuk perusahaan besar, pemasaran produk mereka biasanya dibantu oleh pihak lain, yang disebut sebagai penolong pengusaha. Secara umum, asisten majikan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:
Bantuan pemberi kerja di perusahaan, seperti tenaga penjualan, pekerja keliling, manajemen pengisian, pemegang layanan pengadaan, dan manajer bisnis.
Bantuan untuk pengusaha di luar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, noratis, broker, komisaris.

4. Kewajiban sebagai pengusaha

Berikan pekerja izin untuk beristirahat, penuhi kewajiban sesuai dengan agama mereka:
Dilarang merekrut pekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali jika ada jalan memutar
Tidak diperbolehkan untuk mendiskriminasi upah untuk pria / wanita dan pria
Untuk perusahaan yang mempekerjakan 25 pekerja atau lebih, diharuskan membuat peraturan bisnis
Wajib membayar upah pekerja saat istirahat / liburan pada hari libur

sumber : rumusguru